Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Bojonegoro © 2014
Tugas Pokok Fungsi : Dinas Perpustakaan dan Kerasipan

BUPATI BOJONEGORO

PROVINSI JAWA TIMUR

Satinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nornor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nornor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan   Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 5234);

3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nornor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintahan Nornor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

 

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

7. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887);

8. Peraturan Presiden Nornor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nornor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan          PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  1. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boj onegoro.
  2. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
  3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
  4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bojonegoro.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
  6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalarn penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

 

  1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
  2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro.
  3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Yang selanjutnya disingkat UPTD Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro Yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan Yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional Yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB 11

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)    Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

(2)    Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin Oleh Kepala Dinas Yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3)    Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan tugas pembantuan.

(4)    Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;

  1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  2. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  3. pelaksanaan fungsi Iain Yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 3

(1)     Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:

  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi:
  3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  4. Sub Bagian Program dan Laporan.
    1. Bidang Perpustakaan, membawahi:
    2. Seksi Pengelolaan Bahan Pustaka; dan
    3. Seksi Layanan Pustaka dan Informasi.

 

  1. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahi:
  2. Seksi Pernbinaan Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
    1. Bidang Kearsipan, membawahi:
    2. Seksi Pengelolaan Kearsipan; dan
    3. Seksi Layanan dan Informasi Kearsipan.
      1. Dinas.
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)     Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)     Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4)     Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5)     Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6)     Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

(1)    Sekretaris        mempunyai          tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan      administrasi         umum,        kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta keuangan.

(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

  1. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  2. pengelolaan administrasi kepegawaian; C. pengelolaan administrasi keuangan; pengelolaan administrasi perlengkapan;
    1. pengelolaan urusan rumah tangga;
    2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
    3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
    4. pengelolaan kearsipan dinas;
    5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait dengan tugas dan fungsinya

 

Pasal 5

(I) Şub Bağan Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas:

  1. melaksanakan pengelolaan umsan perlengkapan dan rumah tangga;

b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

  1. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawaİ, bükü indük pegawaİ, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawaİ;

d. melaksanakan penyusunan     informasi         dan perencanaan pegawai;

  1. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
  2. melaksanakan usaha peningkatan mutu pengctahuan dan disiplin pegawai;

g. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;

h. melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan, APBD;

İ. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi ABD;

  1. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
  2. melaksanakan tata usaha pembayaran gajİ pegawai;
  3. melaksanakan pengurusan keuangan perjalanan dinas, alat tulis kantor, makanan dan minuman;

m.melaksanakan evaluasİ dan menyusun laporan dibidang keuangan; dan

  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan bidang tugasnya.

(2) Şub Bağan Program dan Laporan mempunyai tugas:

  1. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;

b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statİstİk;

  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;

d. menyiapkan bahan pengelolaan, İnventarİsasİ, pengkajian, dan analisis pelaporan;

  1. melaksanakan inventarİsasİ hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  2. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan; melaksanakan penyiapan bahan pernbinaan organisasi dan tata laksana; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkaİt dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Perpustakaan

Pasa] 6

(1)    Bidang Perpustakaan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Perpustakaan.

(2)    Dalarn rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang perpustakaan;
  2. pelaksanaan layanan jasa perpustakaan dan informasi layanan kerjasama perpustakaan otomatis, layanan bibliografi dan literature;
  3. pelaksanaan koordinasi pengumpulan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan karya cetak dan karya rekam;
  4. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan karya cetak dan karya rekam serta melestarikan terbitan daerah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat;
  5. pelaksanaan peningkatan minat dan budaya baca melalui promosi perpustakaan tentang informasi, pemanfaatan dan penggunaan perpustakaan;
  6.        
           
     

    pelaksanaan memasyarakatkan dan meningkatkan minat baca masyarakat melalui kerjasama antar instansi/lembaga terkait;
  7. pelaksanaan pelestarian bahan pustaka;
  8. pelaksanaan layanan sirkulasi, referensi/ rujukan, ekstensi dan layanan multimedia;
  9. pelaksanaan konsultasi teknis layanan perpustakaan dan kerjasama layanan perpustakaan;
  10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang perpustakaan; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 7

(1)    Seksi Pengelolaan Bahan Pustaka, mempunyai tugas:

  1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan/ pelestarian dan pemanfaatan karya cetak, karya rekam dan naskah kuno;
  2. melaksanakan penyusunan bibliografi, karya cetak, karya rekam, artikel/majalah, abstrak dan literatur sekunder,
  3. melaksanakan kerja sama penerbitan buku, majalah dan media informasi lainnya dengan pihak terkait;
  4. melaksanakan konsultasi teknis pelestarian bahan pustaka;
  5. melaksanakan inventarisasi bahan pustaka dan klafisikasi, katalogisasi, diskripsi, tajuk subjek bahan pustaka sesuai dengan sistem dan metode yang berlaku;

 

  1. melaksanakan pemantauan, evaluasİ dan pelaporan pelaksanaan pengumpulan, pelestarian dan pengolahan koleksi bahan pustaka;
  2. melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban ataş pelaksanaan tugas sesuaİ bidangnya;
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2)    Seksi Layanan Pustaka dan Informasi mempunyai tugas:

  1. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi layanan perpustakaan;
  2. melaksanakan layanan sirkülasi, referensi/ rujukan, estensi dan layanan multimedia;
  3. melaksanakan layanan jasa perpustakaan, informasi layanan kerjasama perpustakaan, otomatis, layanan bibliografi dan literatür,
  4. melaksanakan standarisasi dan sistem layanan İnformasi perpustakaan;
  5. melaksanakan layanan perpustakaan, kerjasama layanan perpustakaan, memasyarakatkan minat dan budaya baca melaluİ kegiatan promosİ perpustakaan;
  6. melaksanakan stock opname Secara periodik dan penataan denah ruang layanan;
  7. melaksanakan pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik perkembangan layanan perpustakaan;
  8. melaksanakan pengelolaan pengaduan pengunjung;

İ. melaksanakan identifikasi, pcmantauan dan melayanİ kebutuhan pengunjung terhadap informasi;

  1. memberikan layanan advokasi bidang perpustakaan;
  2. melaksanakan pemantauan, evaluasİ dan pelaporan pelaksanaan layanan perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan, BU MD/ swasta dan rumah ibadah;
  3. melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban ataş pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bağan Ketiga

Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 8

(1)  Bidang Pembinaan dan Pengembangan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordİnasİkan kegiatan di lingkup bidang pembinaan dan pengembangan.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Bidang Pembinaan dan Pengembangan, mempunyai fungsİ:

  1. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusİa pengelola perpustakaan dan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah (BUMD)/swasta, desa/kelurahan, sekolah dan rumah İbadah;

 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan dan arsip;

  1. pelaksanaan kerjasama antar instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan perpustakaan;

d. penyelenggaraan pernbinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

  1. pelaksanaan koordinasi pengembangan kelembagaan perpustakaan desa/ kelurahan, sekolah, rumah ibadah, BUMD/swasta;
  2. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana bidang perpustakaan dan bidang kearsipan ;

g. pengusulan tenaga teknis pustakawan dan arsiparis;

h. pelaksanaan bimbingan, monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi teknis pengelolaan perpustakaan dan kearsipan terhadap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;

  1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 9

(1)     Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan, mempunyai tugas:

  1. melaksanakan, menyusun, perumusan bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya pengelola perpustakaan dan kearsipan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pelatihan, pendidikan sumber daya pengelola bidang  perpustakaan dan bidang kearsipan;
  3. melaksanakan pembinaan dan atau bimbingan teknis sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah (BUMD)/ swasta, desa/ kelurahan, sekolah dan rumah ibadah;
  4. melaksanakan pendataan, pembinaan dan bimbingan sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  5. melaksanakan kerjasama antar instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan perpustakaan dan kearsipan;
  6. mengusulkan tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis;
  7. melaksanakan bimbingan, monitoring, supervisi, fasilitasi teknis pengelolaan perpustakaan dan kearsipan terhadap instansi pernerintah, swasta dan masyarakat;
  8. melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)     Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan melalui teknologi informasi dan komunikasi;
  2. melaksanakan pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;
  3. melaksanakan pengadaan koleksi bahan pustaka;
  4. melaksanakan pengadaan sarana penyimpanan arsip;
  5. melaksanakan analisis kebutuhan sarana perpustakaan dan kearsipan;
  6. melaksanakan usulan pernbangunan gedung dan rehabilitasi bangunan perpustakaan serta bangunan depo arsip;
  7. melaksanakan pengadaan Sarana kebutuhan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  8. melaksanakan        pengembangan    kelembagaan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, rumah ibadah, BUMD/swasta;
  9. melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kearsipan

Pasal 10

(1)    Bidang Kearsipan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang Kearsipan.

(2)    Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kearsipan, mempunyai

  1. pelaksanaan pendataan, penerimaan dan pengumpulan arsip inaktif dan statis;
  2. pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan kearsipan;

C. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan arsip inaktif dan statis;

  1. pelaksanaan penelitian/survey yang ada di unit kerja/ lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro;

  1. pelaksanaan akuisisi/ pemindahan arsip SKPD;
  2. pelaksanaan penilaian dan persiapan pemusnahan arsip sesuai jadwal retensi arsip;
  3. pelaksanaan layanan dan publikasi arsip;
  4. pelaksanaan alih media arsip; pelaksanaan restorasi dan konservasi arsip;

. pelaksanaan penggalian penyusunan naskah / buku sumber arsip;

  1. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kearsipan dengan lembaga-lembaga negara/ pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMD/Swasta dan perorangan;

 

  1. pelaksanaan penerbitan izin penggunaan arsip;
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 1 1

(1)     Seksi Pengelolaan Kearsipan, mempunyai tugas:

  1. melaksanakan pendataan, pengumpulan, pengolahan dan verifikasi arsip;
  2. melaksanakan skema pengaturan dan penyimpanan arsip;
  3. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, perawatan dan pencegahan kerusakan arsip inaktif dan statis;
  4. melaksanakan telaah persetujuan jadwal retensi arsip dan pemusnahan arsip;
  5. melaksanakan penilaian dan persiapan pemusnahan arsip sesuai jadwal retensi arsip;
  6. melaksanakan koordinasi dan kerjasama kearsipan dengan   lembaga-lembaga          negara/ pemerintah, pernerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMD/swasta dan perorangan ;
  7. melaksanakan penyusunan, penerbitan naskah surnber arsip dan rekomendasi penggunaan arsip;
  8. melaksanakan restorasi dan konservasi arsip;
  9. melaksanakan pengelolaan daftar pencarian arsip dan daftar inventarisasi arsip;
  10. melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2)     Seksi Layanan dan Informasi Kearsipan, mempunyai tugas:

  1. melaksanakan layanan dan jasa teknis kearsipan;
  2. melaksanakan publikasi kearsipan;
  3. melaksanakan jaringan informasi kearsipan;
  4. melaksanakan alih media arsip;
  5. menyediakan data informasi kearsipan;
  6. melaksanakan pameran dan pemasyarakatan kearsipan;
  7. melaksanakan layanan penduplikatan dokumen/ arslp;
  8. melaksanakan layanan konsultasi kearsipan; i memberikan layanan arsip konvensional; memberikan layanan advokasi bidang kearsipan;

k. melaksanakan monitoring penggunaan aplikasi sistem kearsipan; melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

BAB IV

UPT DINAS

Pasal 12

(1)     UVP Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2)     UVI' Dinas dipimpin Oleh seorang Kepala Yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3)     UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas Iain Yang diberikan Oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UVP Dinas ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional Yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)    Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan Oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

(1)    Dalam melaksanakan tugas pokok dan funginya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UVP Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi Iain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2)    Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah Yang diperlukan.

 (3) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4)     Kepala Seksi, Kepala UVr Dinas dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5)     Dalam menyampaikan laporan pertanggungiawaban kepada Bupati, ternbusan laporan wajib disampaikan pula kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasał 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 31), sepanjang mengenai pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasał 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

       
       
 


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dałam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro pada 15 Nopember 2016

BUPATI BOJONEGORO,

H.SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BWONEGOK) TAHtm 2017 NOMOR n.

 

 

LAMPIRANPERATURAN BUPATI BOJONEGORO


                                                                                                                                                                                                  NOMOR : 65 TAHUN 2016

STRUKTUR ORGANIMSI DİNA' PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN KABUPATEN BOJONEGORO