PENDAHULUAN

BAB  I

1.1  LATAR BELAKANG

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018, serta penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Bojonegoro 2017 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) integrasi perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro dengan melakukan indentifikasi permasalahan dan tantangan yang dirangkum dalam isu-isu strategis dibidang kearsipan dan perpustakaan dimana dengan semakin maraknya ilmu dan teknologi, serta ledakan formasi yang sangat pesat, maka masyarakat menuntut adanya diversifikasi dalam layanan Perpustakaan Umum. Layanan yang diharapkan masyarakat bukan sekedar layanan peminjaman bahan pustaka yang tercetak dan terekam dan menelusur informasi di Perpustakaan Umum, namun lebih dari itu. Masyarakat menuntut perlunya layanan jemput bola sehingga masyarakat tidak kehabisan waktu

Perpustakaan Umum sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan bangsa dan sebagai bagian yang integral perlu ditingkatkan pengelolaannya secara terus menerus sehingga semakin dapat meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat.

Konkritnya, kehadiran dan interaksi Perpustakaan Umum bertujuan secara kreatif menyajikan berbagai ragam dan jenis bahan pustaka, dari subyek, dari disiplin ilmu pengetahuan dan informasi, serta ragam layanan bagi konsumsi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian maka melalui bacaan yang baik, masyarakat dapat  meningkatkan pengetahuan, memperluas pandangan, memperhalus budi pekerti, dan mematangkan kebudayaan.

Kinerja Perpustakaan sebagai keseluruhan, jasa yang diberikan oleh Perpustakaan berbentuk layanan sirkulasi, referensi, fungsi atau aktivitas tertentu atau sumber daya yang ada di Perpustakaan berupa tenaga, koleksi, system layanan, dan fasilitas. Fokus utama kinerja sebuah Perpustakaan dilihat dari tersedianya layanan kepada pengguna/ pemakai.

Bahwa peran Perpustakaan Umum mulai dari penyediaan koleksi sampai dengan kerjasama layanan kepada pengguna, kerjasama dengan

sekolah, desa/kelurahan, instansional, seminar dan memperluas layanan dengan mobil perpustakaan keliling.

Dengan demikian maka tugas pengelola Perpustakaan Umum Kabupaten Bojonegoro tidaklah ringan, sebab yang dilayani semua lapisan masyarakat. Karena Perpustakaan Umum memiliki anggota yang beragam maka koleksinya harus mencakup berbagai cabang disiplin ilmu pengetahuan, mulai subyek karya umum, filsafat, agama, ilmu social, bahasa, ilmu murni, praktis, kesenian, olah raga, kesusastraan dan sejarah/biografi serta koleksi yang lain seperti majalah maupun kliping

Banyak kegiatan layanan mulai dari layanan sirkulasi hingga layanan ekstensi. Layanan ekstensi maksudnya perluasan layanan Perpustakaan Umum yang dinamakan Perpustakaan Keliling artinya Perpustakaan yang mengunjungi pembacanya dengan sarana kendaraan. Layanan ini mengalami beberapa tahap perkembangan disesuaikan dengan perkembangan budaya masyarakat.

Membicarakan Kearsipan tentu tidak lepas dari membicarakan arsiparis sebagai orang yang bertanggungjawab mengelola kearsipan. Citra Kearsipan sangat dipengaruhi oleh citra arsiparisnya. Persoalan-persoalan klasik selalu muncul, yakni seputar masalah kurang perhatiaannya bidang kearsipan oleh suatu instansi atau organisasi, rendahnya apresiasi pimpinan terhadap bidang Kearsipan, bahkan yang lebih menyakitkan lagi sampai ada sebagian orang yang menganggap pengelola Kearsipan di pandang tak lebih dari “pemulung sampah kertas” institusi bidang Kearsipan dianggap sebagai “tempat pembuangan” orang-orang yang terkena hukuman indisipliner atau seseorang yang dimutasi ketempat yang kering.

Persoalan-persoalan tersebut tentu sangat memprihatinkan, karena muaranya adalah pada pencitraan yang kurang tepat pada bidang Kearsipan, baik institusi Kearsipan maupun petugas Arsip. Padahal tertib arsip, dengan manajemen Kearsipan yang tepat merupakan langkah awal yang penting dalam upaya menuju tertib administrasi. Tertib administrasi yang diharapkan hanya akan menjadi slogan belaka apabila tidak dimulai dari tertib arsipnya

Arsip disamping sebagai sumber penilitian sejarah, juga dapat digunakan  bagi penelitian ilmu-ilmu lain. Nilai guna arsip bagi pihak diluar Lembaga pencipta arsip dikenal dengan nilai guna kebuktian (evidential value) dan juga nilai guna kesejarahan (historical value), arsip kategori jenis ini disebut arsip Statis yang di simpan di Lembaga Kearsipan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro).

Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan Kearsipan yang dapat diwujudkan melalui kegiatan pengelolaan, penyelematan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kearsipan.

Anak didik yang merupakan generasi penerus bangsa diharapkan mampu memasyarakatkan Kearsipan kepada masyarakat sehingga menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan peranan arsip bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Arsip harus disimpan dengan baik karena akan dibutuhkan dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.Arsip akan menjadi Sumber Informasi Penting bahkan sebagai catatan sejarah yang kedepannya juga dapat berfungsi sebagai Sumber Pembelajaran antar generasi.

Agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; Undang-Undang    No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Keja Pemerintah ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.65 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Arsip dan Perpustakaan menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro, mewajibkan  pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja ( Renja ) OPD. Renja OPD merupakan dasar penyusunan RAPBD satu tahun ke depan.

Rancangan awal Renja OPD tahun 2017 dibuat untuk penyusunan Rencana Program / Kegiatan Tahun 2017 yang akan digunakan sebagai bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2017. Rancangan awal Renja SKPD Tahun 2017 mengacu pada program, kegiatan dan pagu sementara yang telah ditentukan untuk masing – masing OPD. Sehingga dalam Musrenbang diharapkan adanya sinkronisasi program / kegiatan tahun 2017.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5.. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 sebagai pedoman pelaksana  Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksana Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

15.Peraturan Bupati Bojonnegoro Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai bahan/ masukan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017. Pembahasan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 hasil Musrenbang tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017.

1.3.2. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 ini untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro melalui misi yang ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

                        Adapun dalam penulisan renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro mengacu pada PERMENDAGRI  No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

        BAB. I. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

1.2  Landasan Hukum

1.3  Maksud dan Tujuan

1.4  Siatematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian  Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

            3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

            3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

            3.3 Program dan Kegiatan

BAB.IV. P E N U T U P

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016

BAB  II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016 dan CAPAIAN RENSTRA OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2016 tentang tentang tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksanan urusan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
   1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
   2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan
   3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan
   4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan
   5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Agar mampu melaksanakan tupoksinya OPD setiap tahun membuat Renja OPD sebagai dasar penyusunan program / kegiatan di tahun yang bersangkutan.

Sebelum ditetapkan sebagai Renja OPD yang digunakan dalam Musrenbang tahun sebelumnya maka dibuat rancangan awal Renja OPD sebagai bahan Pra Musrenbang. Dalam rancangan Renja OPD juga dibahas tentang Evaluasi Pelaksnaan Renja OPD tahun sebelumnya sebagai bahan perbandingan penyusunan rancangan Renja OPD tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dalam table berikut :

Dari table di atas dapat diketahui adanya program / kegiatan yang perlu secara terus menerus dilaksanakan sebagai bahan pelaksanaan tupoksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro dan juga adanya perubahan – perubahan sebagai  bentuk inovasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan. Sedangkan penambahan dana disesuaikan dengan kenaikan kebutuhan dan kenaikan harga barang – barang.

Adapun realisasi capaian kinerja dan anggaran Tahun 2016 sebagai berikut :

REALISASAI ANGGARAN DAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2016

2.2. ANALISIS  KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

       Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

         Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta  Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten BojonegoroNomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro, adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
   1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuanga; dan
   2. Sub Bagian Program dan Laporan
   3. Bidang Perpustakaan, membawahi:
      1. Seksi Pengelolaan Bahan Pustaka; dan
      2. Seksi Layanan Pustaka dan Informasi
      3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahi:
         1. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan; dan
         2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
      4. Bidang Kearsipan, membawahi:
         1. Seksi Pengelolaan Kearsipan; dan
         2. Seksi Layanan dan Informasi Kearsipan.
      5. UPT Dinas
      6. Kelompok Jabatan Fungsional.

            Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan Tugas Pembantuan, sedangkan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro didukung oleh 30 ( tiga puluh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 ( sepuluh) orang tenaga non PNS. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 3 (tiga) orang berpendidikan Magister (S2) 6 orang,  Sarjana (S1) 5 orang,  berpendidikan Diploma (D3) 1 orang, SLTA. 11 orang, SLTP 2 orang dan SD 2 orang. Secara Struktural Jabatan / Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/a 1(satu) orang, dan Eselon III/a sebanyak 1 (satu) orang Eselon III/b 2 (dua) orang dan Eselon IVa sebanyak 8 (delapan) orang.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro mengalami hambatan / permasalahan sebagai berikut :

1. Minimnya sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro.
2. Kurangnya bintek untuk tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan.
3. Belum adanya SDM tenaga Arsiparis dan Pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro 
4. Gedung Perpustakaan dan Kearsipan yang belum reprsentatif serta belum adanya depo arsip sehingga penataan dan penyimpanan arsip  inaktif dari OPD yang dikelola dan disimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum optimal.
5. Kurangnya pemahaman / kesadaran tentang pentingnya arsip  berdampak pada rendahnya volume arsip inaktif OPD yang diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk  dikelola.
6. Terbatasnya koleksi bahan pustaka
7. Wilayah jangkauan perpustakaan keliling yang jauh sehingga menyebabkan pelayanan perpustakaan keliling kurang optimal.
8. Masih rendahnya minat baca masyarakat

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

        Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Bojonegoro akanmenampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung denganpelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari OPD Kabupatenyang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasilpengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatanpelaksanaan musrenbang kecamatan / OPD

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2017 Kabupaten Bojonegoro

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro