Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Bojonegoro © 2014
Kantor Arsip dan Perpustakaan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan daerah nomor 8 tahu 2008 tentang 

                  organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan dan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah

                  kabupaten bojonegoro, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi inspektorat, badan

                  perencanaan dan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah kabupaten bojonegoro.

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten/  Kotamadya  Daerah  

                         Tingkat  II  dilingkungan  Propinsi  Jawa  Timur  (diundangkan  pada  tanggal  8Agustus 1950) ;

                    2.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

                         Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

                     3.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian  (Lembaran  Negara  Tahun    

                         1974  Nomor  55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah  dengan  Undang

                         Undang  Nomor  43  Tahun  1999 (Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor  169,  Tambahan Lembaran Negara

                         Nomor 3890) ;

                     4.  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran 

                          Negara  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389) ;

                      5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

                          125, Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  4437)  sebagaimana  telah  diubah yang  kedua  kalinya  dengan 

                           Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2008  (Lembaran  Negara  Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan

                            Lembaran Negara Nomor  4844) ;

                        6.  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

                            Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan Lembaran Negara Nomor

                            4438) ;

                       7.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan  dan  Pengawasan 

                            Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

                            Lembaran Negara Nomor 4593) ;

                        8.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  

                             Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Propinsi  dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/  Kota  (Lembaran 

                              Negara  Tahun  2007  Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

                         9.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang Organisasi  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara 

                             Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;

                        10.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan  dan  Penyebarluasan 

                              Peraturan  Perundang-undangan;

                        11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

                        12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

                        13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ;

                        14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk  Pedoman  Teknis  Organisasi  dan 

                              Tata  Kerja inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

                        15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan

                              Peraturan Kepala Daerah ;

                           16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

                                Perangkat Daerah;

                        17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit 

                               Pelayanan  Perijinan Terpadu di Daerah ;

                          18.  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;

                          19.  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata  Kerja  Inspektorat,  Badan 

                                Perencanaan  Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro ;

MEMUTUSKAN :        Menetapkan  : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  TUGAS  POKOK  DAN  FUNGSI INSPEKTORAT,  BADAN 

                              PERENCANAAN  PEMBANGUNAN DAERAH  DAN  LEMBAGA  TEKNIS  DAERAH  KABUPATEN BOJONEGORO

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a.  Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan

pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan

Rakyat  Daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan

dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem dan  prinsip

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud

dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

1945.

b.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

c.  Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

d.  Peraturan  Bupati  adalah  Peraturan  perundang-undangan  yang

dibentuk oleh Bupati Bojonegoro.

e.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  selanjutnya  disingkat

APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintah  Daerah

yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

f.  Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah

otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan

dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan.

g.  Daerah  otonom,  selanjutnya  disebut  daerah,  adalah  kesatuan

masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang

berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan

kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri

berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan

Republik Indonesia.

h.  Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Bupati  dalam

penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  terdiri  dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dinas  Daerah,  Lembaga  Teknis  Daerah,  Kecamatan,  dan

Kelurahan. 

i.  Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris  Daerah  Kabupaten

Bojonegoro.

j.  Inspektorat  adalah  Unsur  Pengawas  penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

k.  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  adalah  Unsur

Perencana Pemerintah Daerah.

l.  Lembaga  Teknis  Daerah  adalah  Unsur  Pendukung  Pemerintahan

Daerah.

m.  Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

n.  Unit  Pelaksana Teknis  adalah  unsur  pelaksana  tugas  teknis pada

badan ;

o.  Jabatan  Fungsional  adalah  Kedudukan  yang  menunjukkan  tugas,

tanggungjawab,  wewenang  dan  hak  seseorang  Pegawai  Negeri

Sipil  dalam  rangka  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  keahlian

dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.

p.  Pembinaan  atas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  adalah

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau Gubernur selaku

Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan

penyelenggaraan otonomi daerah.

q.  Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah

proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar

Pemerintahan  Daerah  berjalan  secara  efisien  dan  efektif  sesuai

dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

 

Pasal 233

 

(1) Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala  Kantor  Arsip  dan  Perpustakaan  mempunyai  tugas

memimpin  Kantor  Arsip  dan  Perpustakaan  dalam  melaksanakan

penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang  Arsip

dan Perpustakaan;

(3) Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan, mempunyai fungsi:

a.  Pelaksanaan  Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  Arsip  dan

Perpustakaan;

b.  Pemberian  dukungan  atas  penyelenggaraan  Pemerintah

Daerah di bidang Arsip dan Perpustakaan;

c.  Pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  Arsip  dan

Perpustakaan;

d.  Pelaksanaan  fungsi-fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati

sesuai bidang tugasnya.

 

 

 

Pasal 234

 

(1) Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :

a.  Kepala Kantor;

b.  Sub Bagian Tata Usaha;

c.  Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Penyimpanan;

d.  Seksi Penilaian dan Penyusutan;

e.  Seksi Perpustakaan;

f.  Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sub  Bagian  dan  Seksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),

masing-masing  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Sub  Bagian  dan

Kepala  Seksi  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab

kepada Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan.

 

Pasal 235

 

(1) Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  mempunyai  tugas  melaksanakan

pengelolaan  administrasi  umum,  kepegawaian,  keuangan,

perlengkapan,  kerumahtanggaan,  hukum,  kelembagaan  serta

tugas-tugas  hubungan  masyarakat  dan  tugas-tugas  lain  yang

diberikan oleh kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan.

 (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a.  Pengelolaan  urusan  rumah  tangga,  perlengkapan,  surat

menyurat  dan  kearsipan  serta  pengelolaan,  perbaikan,  dan

perawatan sarana dan prasarana kantor;

b.  Pelaksanaan  urusan  kepegawaian  dan  upaya  peningkatan

kemampuan serta kesejahteraan pegawai;

c.  Pengelolaan  tata  usaha  keuangan,  anggaran  rutin  dan

anggaran  pembangunan,  laporan  pertanggungjawaban  serta

pembayaran gaji dan pembayaran lainnya;

d.  Pengkoordinasian  penyusunan  program  dan  akuntabilitas

laporan;

e.  Pemeliharaan  kebersihan  kantor,  tugas  keprotokolan  dan

perjalanan dinas;

f.  Penganalisaan,  perumusan  produk  hukum  dan  perundang-undangan;

g.  Pelaksanaan tugas-tugas hubungan masyarakat;

h.  Pelaksanaan  pelayanan  teknis  administratif  kepada  kepala

kantor  dan  semua  unit  organisasi  di  lingkungan  Kantor  Arsip

dan Perpustakaan;

i.  Pelaksanaan  fungsi-fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala

Kantor sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 236

 

(1) Kepala  Seksi  Pengumpulan,  Pengolahan  dan  Penyimpanan

mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kearsipan yang

meliputi  kegiatan  penerimaan,  pengumpulan,  pendataan,

penataan, pengolahan dan pengembangan kearsipan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),  Kepala  Seksi  Pengumpulan,  Pengolahan  dan  Penyimpanan

mempunyai fungsi :

a.  Penyusunan  rencana  kegiatan  dalam  rangka  pengelolaan

kearsipan;

b.  Pelaksanaan  pendataan,  penerimaan  dan  pengumpulan  arsip

in aktif;

c.  Pelaksanaan  penyusunan  rencana  dan  program  pengolahan

kearsipan;

d.  Pelaksanaan pengolahan data arsip;

e.  Pelaksanaan  perencanaan  dan  penyusunan  kegaitan

pembinaan/bimbingan  kearspan  pada  unit  kerja/  lembaga

(Badan,  Kantor,  Dinas,  Desa/  Kelurahan),  untuk  arsiparis  di

lingkungan Pemerintah Kabupaten;

f.  Pelaksanaan  fungsi-fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala

Kantor sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 237

 

(1) Kepala  Seksi  Penilaian  dan  Penyusutan  mempunyai  tugas

melaksanakan penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kegiatan

perencanaan  dan  pelaksanaan,  penelitian/  survey,  penilaian,

evaluasi, pemindahan dan penyusutan serta pemusnahan arsip.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Seksi Penilaian dan Penyusutan mempunyai fungsi ;

a.  Pembuatan  perencanaan  penelitian/  survey  dan  pengkajian

arsip  yang  diperoleh  dari  unit  kerja/lembaga  di  lingkungan

Pemerintah Kabupaten;

 

b.  Pelaksanaan penelitian/ survey yang ada di unit kerja/ lembaga

di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

c.  Penyusunan rencana pemindahan arsip;

d.  Pelaksanaan pertelaan, retensi dan penilaian arsip;

e.  Pelaksanaan  fungsi-fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala

Kantor sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 238

 

(1) Kepala  Seksi  Perpustakaan  mempunyai  tugas  pengelolaan,

pelayanan,  pengembangan  dan  pembinaan  penyelenggaraan

pemerintah daerah kabupaten di bidang perpustakaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Perpustakaan mempunyai fungsi :

a.  Perumusan  kebijakan  teknis  dan  inovatif  di  bidang

perpustakaan;

b.  Pelayanan  penunjang  penyelenggaraan  pemerintahan

kabupaten di bidang perpustakaan;

c.  Pengumpulan,  pengadaan,  pengelolaan,  penyimpanan,

perawatan dan penyajian bahan pustaka;

d.  Pelaksanaan pembinaan perpustakaan di wilayah kabupaten;

e.  Pelaksanaan  penyusunan  bibliografi,  abstrak  dan literature

sekunder;

f.  Pelaksanaan  fungsi-fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala

Kantor sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 239

 

(1) Kelompok  Jabatan  Fungsional  mempunyai  tugas  melakukan

sebagian  tugas  teknis  Kantor  Arsip  dan  Perpustakaan  sesuai

dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam

jenjang  jabatan  fungsional  yang  terbagi  dalam  berbagai  kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Kelompok  Jabatan  Fungsional  ditentukan  berdasarkan  kebutuhan

dan beban kerja.

(4) Jenis  Jabatan  Fungsional  diatur  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 240

 

Semua  unit  kerja  di  lingkungan  Inspektorat,  Badan  Perencanaan

Pembangunan  Daerah,  dan  Lembaga  Teknis  Daerah  dalam

melaksanakan  tugasnya  wajib  menerapkan  prinsip  koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 241

 

(1) Setiap  Pimpinan  Unit  Kerja  di  lingkungan  Inspektorat,  Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah

berkewajiban  memimpin  bawahannya  masing-masing  dan

memberikan  bimbingan  serta  petunjuk  bagi  pelaksanaannya  tugas

bawahan.

 

 

(2) Setiap  Pimpinan  Unit  Kerja  di  lingkungan  Lembaga  Teknis  Daerah

wajib  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  tugas  secara  berkala

kepada atasannya.

(3) Setiap  laporan  yang  diterima  oleh  Pimpinan  Unit  Kerja  dari

bawahan,  wajib  di  olah  dan  dipergunakan  sebagai  bahan

penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(4) Setiap laporan wajib disampaikan kepada Pejabat lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

 

Pasal 242

 

(1) Dalam  rangka  koordinasi  dan  pemberian  bimbingan  kepada

bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan  rapat berkala.

(2) Setiap  Pimpinan  Unit  Kerja  wajib  mengawasi  bawahannya  dan

mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  apabila  terdapat

indikasi  terjadinya  penyimpangan  dan  bertentangan  dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang

tugasnya.